Persleisihan Akibat Tidak Adanya Keturunan sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:1254/Pdt.G/2021/PA.Sit)

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertulis “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun dalam berumah tangga akan banyak masalah yang membuat suatu perkawinan berujung pada perceraian. Salah satu alasannya ialah kemandulan yang berujung pada pertengkaran dan tidak bisa didamaikan, perkara inilah yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:1254/Pdt.G/2021/PA.Sit. Mendasar pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Perceraian akibat tidak adanya keturunan terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:1254/Pdt.G/2021/PA.Sit serta bagaimana akibat hukum perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:1254/Pdt.G/2021/PA.Sit. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Jenis dan Sumber Data menggunakan Data Sekunder (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier), Metode Pengumpulan Data dengan cara Studi Pustaka (Library Research), data disajikan secara Teks Naratif (Uraian-uraian Secara Sistematis, Logis dan Rasional) dan Metode Analisis Data menggunakan Normatif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dalam putusan Nomor:1254/Pdt.G/2021/PA.Sit Hakim hanya berdasar pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang adanya cukup alasan saat pasangan suami istri akan bercerai dan mengambil putusan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, Majelis Hakim menambahkan ketentuan Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akibat cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:1254/Pdt.G/2021/ PA.Sit karena pasangan suami istri tidak ada anak, maka akibat hukumnya ialah hilangnya status perkawinan dan kewajiban antara bekas suami dan bekas istri, serta adanya pembagian harta bersama yang hukumnya dapat dipilih sendiri oleh bekas suami istri, akan menggunakan hukum Islam atau hukum adat