Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Menjual Beras Oplosan dengan Tidak Mencantumkan Label dan Atau Informasi yang Jelas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk)

Peredaran produk pangan khususnya beras di masyarakat dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memanipulasi beras biasa menjadi premium untuk memperoleh keuntungan bagi produsen dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun dalam pengemasannya tidak ada label dan atau informasi yang jelas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini. Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Plk bahwa pelaku usaha telah bersalah karena mengedarkan beras yang merupakan hasil oplosan tanpa adanya label dan atau informasi yang jelas dalam kemasannya dan diketahui bahwa konsumen telah mendapatkan upaya perlindungan bagi konsumen untuk melindungi hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf a dan c dengan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku usaha menggunakan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen