Penerapan Ketentuan Perkawinan Beda Agama di Indonesia melalui Penetapan Pengadilan (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.)

Perkawinan merupakan hak yang dimiliki setiap manusia. Syarat sahnya suatu perkawinan tercermin pada Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama pada penelitiann ini dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana dasar pengaturan perkawinan beda agama dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan negeri surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. tentang permohonan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder .Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan yaitu normatif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Perkawinan, Pasal 29 dan Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, namun Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1 jo. Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang perkawinan, dan pencatatannya tidak diakui sebagaimana ketentuan pada Fatwa Mahkamah Agung NOMOR 231/PAN/HK05/1/2019