Efektivitas Online Single Submission dalam Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Salah satu pelayanan perizinan yang ada adalah Pelayanan Izin Usaha Perdagangan. Dimana dalam pelayanan izin saha perdagangan telah diadakannya sistem perizinan OSS yang berkembang menjadi versi berbasis resiko atau RBA. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas menurut Siagian (1978: 77) yaitu kejelasan tujuan, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta adanya pengawasan dan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pelayanan perizinan izin usaha perdagangan melalui sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan sudah efektif terkait proses pengurusan izin pada sistem OSS bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dibandingkan proses pengurusan sebelum adanya sistem ini. Karena saat ini versi yang berlaku yaitu sistem OSS-RBA yang hanya perlu mendaftar sekali jalan saja pada akses web OSS versi ini. Meskipun dalam pelaksanannya, pada pembaruan sistem akan terjadi error sistem yang meresahkan masyarakat. Operator pelayanan sistem perizinan OSS pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga sudah memadai dengan melakukan in house training yaitu pelatihan intern untuk memberikan pengetahuan tentang instruksi kemajuan pelayanan. Kemudian, sosialisasi berbentuk pembinaan dan pengawasan. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham dan gagap teknologi, sehingga OPD harus mengadakan sosialisasi secara langsung. Ketiga, masih adanya miss-coordination pada sistem OSS antar OPD dengan pihak DPMPTSP yang mana diperlukan adanya penyepakatan ulang terkait pengurusan lanjutan dari OPD tersebut pada sistem OSS. Indikator keberhasilan keberlangsungan proses perizinan melalui sistem ini dinilai dari respon masyarakat. Dimana nilai evaluasi dan iklim pelayanan publik dilihat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mendapat nilai 85 dan dikatakan sudah mendapat respon yang baik