PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI UANG DAN BARANG KEPADA PENGEMIS DAN PENGAMEN PADA PERDA KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Ketertiban umum di masyarakat merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat, sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Dimana peraturan daerah merupakan perangkat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam proses pengaturan pemerintahan. Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum mengatur tentang larangan pemberian uang kepada pengemis atau pengamen di Kota Tegal dan pengenaan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan, Pendekatan Penelitian ini Menggunakan Pendekatan secara Normatif dan Empiris Hasil Penelitian ini menunujukan: (1) Formulasi pada perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) Dalam pelaksanaan sanksi pidana pada perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat memberikan hukuman pada pelanggar hanya berupa pidana kurungan dan pidana denda yang bersifat otonom, tidak adanya alternatif penyelesaian sesuai dengan hukum responsif. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Ketertiban Umum, Pengemis dan Pengame