PENERAPAN LABELISASI PADA INDUSTRI MAKANAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam tata hukum positif Indonesia, pengertian “konsumen” yang merupakan pengertian hukum tertulis dapat jumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan jaminan produk halal. (2) Untuk mengetahui penerapan labelisasi pada industri makanan sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Jenis penelitian adalah deskriptif analitis pendekatan yang digunakan Yuridis-normatif Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencantuman labelisasi halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu muslim maupun non muslim, dan Pengetahuan masyarakat mengenai makanan halal cukup tinggi namun kesadaran para pelaku produsen untuk mensertifikasi halal pada prodak makanannya masih rendah jadi, tentu saja hal ini harus didukung dengan adanya system peraturan pemerintah agar semakin terjaga dan terlindungi. Jika makanan itu halal dari proses produksinya sampai pada proses pemasarannya maka tidak akan merugikan konsumen, baik konsumen muslim maupun non muslim. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Labelisasi, Industri makanan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen