TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN (DAU-T) DI KELURAHAN GANDASULI KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

Andri Gusdiardi, 2118500038, Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Kelurahan Gandasuli Kabupaten Brebes Tahun 2020, Skripsi, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Kota Tegal, 2022, Pembimbing I Bapak Arif Zainudin, S.IP, MA, Pembimbing II Ibu Erny Rosyanti, M.Si Transparansi merupakan salah satu prinsip yang mendukung keterbukaan maka semua masyarakat bisa mempunyai saluran akses atau akses bebas agar mudah diketahui oleh seluruh masyarakat. Penyelengaraan pemerintah di kelurahan yang berkaitan mengenai pengelolaan dana alokasi umum tambahan, yang sesuai dengan peraturan pemerintahan Republik lndonesia Nomer 17 Tahun 2018 tentang kecamatan Pasal 30 ayat 3 menuturkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran yang di dapat untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan dan juga pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pemerintahan Kelurahan Gandasuli belum menyediakan informasi dana alokasi umum tambahan melalui website,papan informasi ataupun spanduk, sehingga belum maksimalnya proses transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan program-program apa-apa saja yang akan di lakukan oleh pemerintah kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis datanya menggunakan analisis stakeholder terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) di Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, untuk memberikan informasi mengenai pihak mana yang memberikan pengaruh dan kepentingan baik tinggi atau rendah atas suatu program dan pihak mana yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Di Kelurahan Gandasuli Kabupaten Brebes Tahun 2020 belum berjalan dengan baik dan belum maksimal dalam memberilan informasi pengelolaan dana alokasi umum tambahan kepada masyarakat, karena dalam transparansi yang sudah dilakukan pemerintah kelurahan hanya mengandalkan musyawarah masyarakat yang di hadiri ketua Rt dan Ketua Rw serta LPMK, serta tidak adanya sarana penyebaran informasi program dana alokasi umum tambahan seperi informasi online seperti website dan tidak adanya lagi papan informasi pengumuman dikelurahan menyababkan belum maksimalnya penyaluran informasi kepada masyarakat karena hanya mengandalkan penyaluran informasi melalui musyawarah warga. Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan DAU-