KONFLIK KEWENANGAN PENANGANAN KASUS ANAK (STUDI TERHADAP KEWENANGAN UNIT PPA POLRES TEGAL DENGAN PPT KABUPATEN TEGAL)

kasus kekerasan pada anak di Polres Tegal masih cukup tinggi beberapa kasus kekerasan pada anak di tangani langsung oleh PPA, sedangkan, jika melihat pada pembentukan PPT pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2 danKB) Kabupaten Tegal sebagai pusat pelayanan terpadu yang juga memiliki tujuan utama memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. Maka terdapat pemilahan kewenangan dalam penanganan kasus Anak di Kabupaten TegalProblematika yang terjadi adalah bahwa masyarakat hanya mengetahui jika mendapati bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya melapor ke kepolisian, hal ini berakibat menumpuknya kasus diUnit PPA Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: (1)Bagaimanakah Regulasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh unit PPA Polres Tegal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Tegal,(2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh unit PPA Polres Tegal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Tegal. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif (normative law research). Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Regulasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh unit PPA Polres Tegal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa simpulan penelitian : Regulasi penanganan Kasus adalah sebagai berikut : keluarga/korban memberikan laporan ke PPT karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan oleh Polres Tegal Unit PPA. Selama dilakukan pemberkasan PPT dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya.(2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain : Lebih dominan dan berperannya PPA dibandingkan PPT dalam penanganan Kasus, sehingga lambat laun memperlemah peranan dari PPT yang akhirnya seperti mati suri, Belum adanya shelter atau tempat penampungan khusus dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban. Kata Kunci: Korban, Penanganan Kasus, Kewenanga