KEBIJAKAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BREBES

Fawwaz Wicaksana, 5118500044, Kebijakan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes. Pembimbing 1 : Dr. H. Sanusi, S.H., M.H, Pembimbing 2 : Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa uji emisi adalah keharusan untuk setiap orang pemilik kendaraan bermotor sesuai Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian sejak aturan tersebut diterbitkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dalam pelaksanaan kebijakan uji emisi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut masih menemui berbagai kendala, terutama pada roda empat. Akibat informasi yang diperoleh, kesadaran masyarakat Kabupaten terhadap pelaksanaan dan kewajiban uji emisi pada roda empat masih rendah dan masih banyak kendaraan bermotor yang belum mengikuti uji emisi sehingga tidak tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan.. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yang menggunakan data primer dan sumber datanya bisa didapat melalui observasi dan wawancara. Dengan pendekatan empiris-normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis teknis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : pelaksanaan kebijakan uji emisi kendaraan roda empat belum berjalan sesuai dengan isi peraturan yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes. Faktor penghambat dalam pelaksanaan uji emisi pada kendaraan roda empat adalah Kendala penghambat dalam pelaksanaan uji emisi pada kendaraan bermotor roda empat adalah belum tegasnya kebijakan yang dilaksanakan, sosialisasi yang belum optimal yang berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang kebijakan uji emisi, sumber daya yang minim dari segi SDM, sarana prasarana dan anggaran di dalam pelaksanaanya, belum adanya bengkel bengkel umum ATPM atau swasta bukan ATPM yang menjadi pelaksana sehingga didalam proses pelaksanaanya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi yang dilakukan harus ditingkatkan lagi dan memikirkan cara yang lebih efeketif agar informasi mengenai kebijakan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan pembatasan usia kendaraan, terutama bagi angkutan umum, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi, karena semakin tua kendaraan, terutama yang kurang terawat, semakin besar potensi untuk memberi kontribusi polutan udara. Diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menurunkan emisi gas buang kendaraan dengan penghematan penggunaan kendaraan atau memperbaiki mesin kendaraannya agar dapat terjadi pembakaran bahan bakar lebih sempurna Kata Kunci : Kebijakan, Pengujian Emisi, Roda Empat, Dinas Perhubunga