Problematika Penerapan Aspek Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Antar Negara

Suatu negara sangatlah membutuhkan pajak oleh sebab itu pajak diatur dalam Undang-Undang suatu negara.Penetapan pajak untuk E-commerce merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini dikarenakan perkembangan E-commerce yang kian meningkat telah mengubah pola perdagangan yang konvensional. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui regulasi pajak terhadap transaksi E-commerce antar negara, (2) Untuk mengkaji bagaimana penerapan pajak dalam transaksi E-commerce antar negara. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (libary research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Konseptual (conceptual approach). Penelitian ini teknik pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan data baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder di klasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Dianalisa dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan komunikasi, melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan berbagai referensi terkait, baik dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, media cetak maupun elektronik yang memiliki relevensi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia telah memiliki aturan secara genera mengenai pajak untuk subjek pajak luar negeri, sehingga apabila terdapat pelaku usaha e-commerce antar negara yang memiliki sumber yang berasal dari negara Indonesia maka pelaku usaha e-commerce antar negara tersebut dapat dikatakan wajib pajak luar negeri dengan kualifikasi pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Peubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Pajak e-commerce, e-commerce antar negar