Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian ini, ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan pembuka...
ABSTRAKPenerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah X selaku nakhoda dapat dikenakan pertanggungjawaban...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Tindak pidana penyertaan adalah turut sertanya seorang dalam perbuatan menyertai proses, dan cara ke...
Abstrak Kejahatan korupsi yang telah merajalela telah menyebabkan krisis multi dimensi sejak tahun 1...
Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tind...
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah WA sebagai anak korban pemerkosaan yang melakukan ti...
Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seb...
Indonesia adalah Negara hukum dan bukan machtsstate atau negara kekuasaan (absolute state), menandak...
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidi...
Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan...
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan pembuka...
ABSTRAKPenerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan ...
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah X selaku nakhoda dapat dikenakan pertanggungjawaban...
Tindak pidana perdagangan anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan status kerentanan pada anak unt...
Tindak pidana penyertaan adalah turut sertanya seorang dalam perbuatan menyertai proses, dan cara ke...
Abstrak Kejahatan korupsi yang telah merajalela telah menyebabkan krisis multi dimensi sejak tahun 1...
Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tind...
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah WA sebagai anak korban pemerkosaan yang melakukan ti...
Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seb...
Indonesia adalah Negara hukum dan bukan machtsstate atau negara kekuasaan (absolute state), menandak...
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidi...
Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan...
Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatu...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban korporasi dalam tindakan pembuka...
ABSTRAKPenerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No...