Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi dan Pertimbangan Hakim Atas Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 585/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No:392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)

Dewasa ini masyarakat dihadapkan kepada berbagai masalah yang muncul ditengah – tengah generasi muda bangsa, salah satu masalah yang sudah berakar dan sulit untuk dikendalikan ialah penyalahgunaan narkotika yang menyentuh hampir setiap lapisan masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi alasan utama penulis untuk kemudian mencoba melihat masalah ini dari sisi penerapan sanksi bagi setiap oknum untuk melihat efek domino dari sanksi yang diberikan. Adapun tulisan ini kemudian diuraikan dalam 2 pokok permasalahan utama yakni: 1. Bagaimana penerapan sanksi bagi oknum penyalahgunaan narkotika ? dan 2. Bagaimana pertimbangan hukum dari setiap putusan yang diambil oleh hakim ?. Penulis berharap pokok permasalahan diatas mampu untuk menguraikan dan kemudian memberikan pokok pemikiran terhadap masalah penyalahgunaan narkotika yang dikaji. Adanya banyak para penyalahguna yang secara berulang diadili untuk kasus yang sama yakni narkotika menjadi gambaran dan bukti penting dari ketidakmampuan Peraturan Perundang – Undangan dalam menekan jumlah penyalahguna narkotika di tengah – tengah masyarakat luas. bahwa penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cenderung kurang efektif dalam hal memberikan efek jera kepada para penyalahguna untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. Adapun penulis melihat bahwa faktor dari kecilnya sanksi denda yang masih sebagian besar dapat dijangkau oleh para pelaku membuat mereka tetap tidak jera dan sanksi pidana yang relatif singkat juga turut mengambil bagian penting dalam hal ini. Penulis akan menguraikan pokok-pokok permasalahan diatas dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan untuk menjadi pisau analisis bagi penulis. Untuk memudahkan penulis dalam mengkaji tulisan ini dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan hukum. Penulis juga akan menggunakan 2 putusan dari kasus yang sama dengan oknum berbeda yakni: 1) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 585 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Pst dan, 2) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 392 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mdn untuk bisa melihat secara terang dan jelas permasalahan ini berdasarkan 2 pokok permasalahan utama./ Today society is faced with various problems that arise in the midst of the nation's young generation, one of the problems that is rooted and difficult to control is drug abuse which touches almost every layer of society. This then becomes the main reason for the author to then try to look at this problem from the perspective of applying sanctions to each person to see the domino effect of the sanctions given. This article is then described in 2 main issues, namely: 1. How is the application of sanctions for persons who abuse narcotics? and 2. What are the legal considerations for each decision made by the judge? The author hopes that the main issues above are able to describe and then provide basic thoughts on the problem of narcotics abuse being studied. The existence of many abusers who are repeatedly tried for the same case, namely narcotics, is an important illustration and evidence of the inability of the Legislation - Invitation in suppressing the number of narcotics abusers in the midst of the wider community. that the application of sanctions against narcotics abuse in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics tends to be less effective in terms of giving a deterrent effect to abusers not to do the same thing in the future. The author sees that the factor of small fines which are still mostly within reach of the perpetrators keeps them from being deterred and relatively short criminal sanctions also play an important part in this matter. The author will describe the main issues above by using the theory of legal certainty and the theory of justice to become a knife for analysis for the writer. To facilitate the author in reviewing this paper by using the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a legal basis. The author will also use 2 decisions from the same case with different persons, namely: 1) Central Jakarta District Court Decision Case Study No. 585 / Pid.Sus / 2021 / PN.Jkt.Pst and, 2) Decision of the Medan District Court No. 392 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mdn to be able to see this problem clearly and clearly based on 2 main issue