Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt Pst)

Ketidaksesuaian penerapan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan bebas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini terjadi pada kasus Terdakwa Samin Tan dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan dari dakwaan penuntut umum baik alternative kesatu dan alternative kedua, Samin Tan selaku pemberian gratifikasi sejumlah Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019. Ketentuan hukum mengenai gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”. Adapun rumusan masalahnya yaitu : 1). Bagaimana Ketentuan Hukum Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2). Bagaimana Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Posisi Perkara Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt Pst? Selanjutnya Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder, Kemudian penutup yaitu: Dengan adanya pembedaan jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap,harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana “Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang./ The discrepancy in the application of the law in accordance with the provisions of the Corruption Crime Eradication Law is the imposition of an acquittal at the Central Jakarta District Court with the problem raised by the Public Prosecutor. This happened in the case of Defendant Samin Tan where the panel of judges at the Jakarta Tipikor Court acquitted the public prosecutor of both the first alternative and the second alternative, Samin Tan for giving gratuities in the amount of IDR 5 billion to Eni Maulani Saragih as a member of Commission VII DPR for the 2014-2019 period. Legal provisions regarding gratuities that have been stipulated in Law Number 20 of 2001 concerning "Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code". The formulation of the problem is: 1). What are the Legal Provisions of Gratification in Corruption Crimes in Indonesia, 2). What is the acquittal in Corruption Crime in Case Position Case Number 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt Pst? Furthermore, the research method that is in accordance with the problems in this thesis research is to use normative juridical research methods, with the nature of descriptive research. Normative juridical research is a literature study conducted by examining secondary data. Then the conclusion is: With a clear distinction between acts of bribery and pure gratuities that do not lead to bribery, the weight of the sentence against this is determined. Likewise for the giver of gratification, if it is said to be a bribe, it must be clear how much punishment will be given to him. For example, the Giver of Gratification as stated in "Article 12 B of Law No. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes” is the same as the recipient of gratuities. Thus the effect of the rules can be felt in balance because it destroys the supply and demand of prohibited action