KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN DI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BADAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah konstruksi hukum di Indonesia, salah satunya terhadap ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas khususunya berbentuk Usaha Kecil dan Mikro yang dapat didirikan oleh satu orang. Kebijakan ini tentu mendobrak prinsip-prinsip umum Pendirian perseroan terbatas yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan (perjanjian). Penelitian ini mefokuskan pada masalah bagaimana Kedudukan Badan Usaha Mikro dan kecil yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang ditinjau dari aspek Hukum Perjanjian sebagai syarat utama bagi pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, dengan metode penelitian Yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan terbatas berbadan hukum yang berbentuk usaha mikro/kecil tidak harus dengan akta Pendirian dan tidak harus bersifat kontraktual karena bisa didirikan oleh satu orang saja. Pendirian perseroan badan usaha kecil dan mikro cukup dibuat dengan surat pernyataan kemudian didarftarkan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan ditarik simpulan bahwa peraturan UU Cipta Kerja tentang Pendirian Perseroan Terbatas khususnya terhadap badan usaha perseroan mikro dan kecil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas berbadan hukum yang mensyaratkan harus didirikan lebih dari satu orang berdasarkan perjanjian. Kata kunci: perseroan terbatas; perjanjian; usaha mikro dan kecil ABSTRACTThe birth of the Job Creation Law has changed the legal construction in Indonesia, one of which is the provisions regarding the establishment of Limited Liability Companies, especially in the form of Small and Micro Enterprises which can be established by one person. This policy certainly breaks the general principle of establishing a limited liability company which must be based on an agreement (agreement). This study focuses on the problem of how the position of a Micro Business Entity whose Founder can only be 1 (one) person as part of a Legal Entity in terms of the Covenant Law aspect as the main requirement for the establishment of a Limited Liability Company Legal Entity is related to the provisions of Article 109 paragraph (1) of the Job Creation Law, with the juridical-normative research method which is descriptive analysis. The results of the study show that the establishment of a limited liability company as a legal entity does not have to be with a deed of establishment and does not have to be contractual because it can be established by only one person. The establishment of a PT is enough with a statement letter and then it is registered to get legalization as a legal entity. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementing regulations of UUC regarding the Establishment of Limited Liability Companies, especially for micro and small business entities, are not in accordance with the general principles of Limited Liability Companies with legal entities which require that more than one person be established through an agreement. This is also inconsistent with the provisions of Article 109 paragraph (1) of the UUCK concerning the Establishment of a Limited Liability Company itself.Keywords: agreement; limited company; micro-small business