Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana

Hospitals face dilemma concerning covid 19 patient identity. On one side, they are imposed by an obligation to secure the confidentiality of patients with covid 19, but on the other side, they must inform the patient's identity to government. The act of revealing identity of patient with covid 19 taken by the hospital raises debate from human rights perspective and whether it violates the law or not. The normative Juridical method was used to solve this problem through approaches of prevailing law and concepts on human rights in medical ethics and unlawful act. The result showed that revealing a patient's identity with covid 19 based on nonmaleficence principle in bonum commune context can be lawful and fulfill human rights on behalf of covid 19 management. Moreover, based on the penal code, revealing the identity of a patient with covid 19 taken by a hospital is lawful in an emergency setting (noodtoestand).Rumah sakit menghadapi dilema atas identitas pasien Covid-19. Di satu sisi rumah sakit memiliki kewajiban untuk menjamin rahasia medis pasien Covid-19 namun di sisi lain harus menginformasikan identitas pasien Covid-19 kepada pemerintah. Tindakan membuka identitas pasien Covid-19 oleh rumah sakit pun menjadi perdebatan dari sisi hak asasi manusia dan perbuatan melawan hukum atau tidak. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab persoalan ini melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atas hak asasi manusia dalam etika kedokteran dan perbuatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan tindakan membuka identitas pasien Covid-19 menurut prinsip nonmaleficence dalam konteks bonum commune dapat dibenarkan danmemenuhi hak aasimanusia demi kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurut hukum pidana, tindakan membuka identitas pasien Covid-19 oleh Rumah Sakit merupakan tindakan yang dibenarkan dalam keadaan darurat (noodtoestand)