STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM KEWARISAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

This study aims to present the discourse on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning Law Number 1 of 1s974 concerning Marriage in the context of inheriting children outside of marriage. At the same time, this paper tries to contextualize the problems that arise from Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this paper is entirely based on literature research without neglecting the existing judge's decisions related to the context of the discussion (jurisprudence) and then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is a breakthrough in the renewal of marriage law in Indonesia. The Constitutional Court's decision in favor of a child outside of marriage is a middle ground in the debate about how far the status of a child outside of marriage is by the child's inheritance rights. Meanwhile, to a certain extent, the Compilation of Islamic Law (KHI) can also be used as a mitigation tool to ensure that Muslims as a whole are far from adultery and never have sexual intercourse before a legal marriage has taken place.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka dapat disimpulkan bahwa  Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak luar kawin bahwa anak luar kawin berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak biologisnya, karena hal ini maka Kompilasi Hukum Islam memiliki pandangan yang tidak selaras dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin karena penafsiran anak luar kawin dalam Kompilasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berbeda. Sementara itu, pandangan hukum perdata tidaklah ada perubahan karena pengaturan anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 selaras dan sejalan dengan aturan yang terdapat dalam KUHPerdata bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapak maupun keluarga dari kedunya. Kata kunci: Anak Luar Nikah, Hak Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/201