Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

This study aims to elaborate on whether the criminalization of illicit enrichment has the potential to be an efficient and balanced action against corruption crimes, especially by public officials and to offer alternative formulations of illicit enrichment arrangements in corruption law as an effort to eradicate crime corruption in Indonesia. This study discusses the differences in the formulation of offenses in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes illicit enrichment in United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and offer alternative formulations of illicit enrichment in corruption laws. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a contextual approach. The results of the study show that Indonesia has ratified the concept of illicit enrichment in the UNCAC but has not regulated further illicit enrichment in its national law. Even though Indonesia has regulated its provisions in Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, these provisions still have weaknesses and have not accommodated the concept of illicit enrichment contained in the UNCAC. Therefore, in the following discussion, the authors offer the illicit enrichment offense formulation as an effort to eradicate corruption in Indonesia.Indonesia sebagai negara peserta UNCAC belum menerapkan ketentuan illicit enrichment ke dalam hukum nasionalnya. Padahal, undang-undang tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan dalam menangani dan mencegah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan illicit enrichment dalam UNCAC serta menawarkan alternatif formulasi pengaturan illicit enrichment dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konsep illicit enrichment dalam UNCAC namun belum mengatur lebih lanjut delik illicit enrichment dalam hukum nasionalnya. Walaupun Indonesia telah mengatur ketentuannya sendiri dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi, namun ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum mengakomodir konsep illicit enrichment yang terdapat dalam UNCAC. Oleh karena itu, dalam pembahasan berikutnya penulis menawarkan formulasi delik illicit enrichment sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: Illicit enrichment, Tindak Pidana, Korups