PERENCANAAN DAN PENGURUSAN HUTAN KOTA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN DI DKI JAKARTA

ABSTRAKJakarta sebagai ibukota negara Indonesia, dan pusat perekonomian tidak akan lepas dari pembangunan gedung-gedung yang dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, kondisi udara yang semakin memburuk, sehingga regulasi tentang perencanaan dan pengurusan hutan kota di DKI Jakarta menuju penyelenggaraan kehutanan yang bermanfaat dan lestari menjadi penting untuk dilihat bagaimana; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perencanaan dan pengurusan hutan kotanya serta bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatifyang berpusata pada kajian kepustakaan yang didapat melalui literatur yang relevan, baik dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, hasil laporan dan lain sebagianya. Pengaturan hutan kota bersifat imbauan dan tidak mewajibkan pemerintah kota untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan hutan kota. Keputusan ini mau tidak mau akan mempengaruhi keseriusan pemerintah kota dalam pengembangan hutan kota, sehingga prinsip pemerintah kota untuk dapat menangani masalah lingkungan, pembangunan hutan kota bukanlah kebutuhan yang mendesak, dan hutan kota tidak dianggap mendesak dibandingkanyang lainnya. Pembangunan yang bersifat pelayanan publik dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Amanat PP 63 Tahun 2002 untuk mewujudkan 10% dari luas kota DKI Jakarta untuk menyediakan hutan kota sebagai bagian dari RTH selama kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2015-2019. Penting untuk mewujudkan peran hutan kota dalam pembangunan kota berkelanjutan yang berwawasan ekologi agar lebih efektif, baik pada tingkat penujukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, maka dilakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaannya, selain itu keterlibatan masyarakat untuk berperan serta digalakkan agar sejalan dengan perkembangan kondisi hutan dan perbaikan lingkungan hidup, sebagaimana pula yang diamanatkan oleh pasal 9 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.Kata kunci: Pengurusan dan Perencanaan, Hutan Kota, DKI JakartaABSTRACTJakarta as the nation's capital of Indonesia and economic center will not be separated from the construction of buildings which can result in natural disasters such as floods, and deteriorating air conditions so that regulations regarding planning and management of urban forests in DKI Jakarta towards implementing beneficial and sustainable forestry are important. to be seen how; The Provincial Government of DKI Jakarta carries out planning and management of its urban forest as well as the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government to realize the role of urban forests in sustainable urban development with an ecological perspective. The type of research used is normative research which is centered on literature studies obtained through relevant literature, both from laws and regulations, books, articles, reports, and so on. Urban forest regulations are advisory in nature and do not oblige the city government to carry out the construction and development of urban forests. This decision will inevitably affect the seriousness of the city government in developing urban forests so that the city government's principle of being able to deal with environmental problems, the development of urban forests is not an urgent need, and urban forests are not considered urgent in comparison. for everything else. Development is a public service and affects society as a whole. The mandate of PP 63 of 2002 is to realize 10% of the city area of DKI Jakarta to provide urban forests as part of green open space for the last 4 years from 2015-2019. It is important to realize the role of urban forests in sustainable urban development with an ecological perspective so that they are more effective, both at the levels of designation, development, designation, management, guidance, supervision, education, training, and counseling carried out in their management, besides that community involvement to participate and be encouraged to be in line with developments in forest conditions and environmental improvement, as also mandated by article 9 of law number 41 of 1999 concerning forestry.Keywords: Management and Planning, Urban Forest, DKI Jakart