PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM KAITAN DENGAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 138/Pdt.G/2018/PN.Ptk)

AbstrakJaminan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Terbitnya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN), maka untuk memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim atas diri seorang Notaris atas akta yang dibuatnya tidak perlu mendapat persetujuan dari MPD lagi, tetapi cukup ijin dari MKN. Namun dalam praktiknya, jaminan perlindungan hukum bagi Notaris sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh kasus akta Notaris yang digugat di Pengadilan adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., Nomor: 2011/Not/2012, Tanggal 5 Nopember 2012 terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1788/Kel.Mariana, Surat Ukur Tanggal 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Luas: 668 M2, Tanggal 3 Desember 2010 di Pengadilan Negeri Pontianak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitan dengan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah yang menimbulkan sengketa di Pengadilan dan akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitan dengan akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang menimbulkan sengketa di Pengadilan dan akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitan dengan Akta PPJB Hak Milik Atas Tanah Nomor: 2011/Not/2012, Tanggal 5 Nopember 2012 terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1788/Kel. Mariana, Surat Ukur Tanggal 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Luas: 668 M2, Tanggal 3 Desember 2010 yang menimbulkan sengketa di Pengadilan, dalam praktiknya belum dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, hal ini terbukti dari tidak adanya surat permohonan dari Pengadilan Negeri Pontianak yang ditujukan kepada MKN untuk meminta persetujuan atas pemanggilan Notaris/PPAT Eddy Dwi Pribadi, SH., sebagai Tergugat dalam perkara tersebut. Akibat hukum dari Putusan No. 138/Pdt.G/2018/PN.Ptk yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), maka Akta PPJB Hak Milik Atas Tanah yang dibuat Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak dalam PPJB tersebut. Kata Kunci : Akta, Notaris, Perlindungan HukumAbstractThe guarantee of legal protection for the implementation of the Notary's duties is regulated in Article 66 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary jo. Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). The issuance of Permenkumham No. 7 of 2016 concerning the Honorary Council of Notaries (MKN), then to grant or refuse permission to summon and examine by investigators, public prosecutors and judges on a notary for a deed he has made does not need to get approval from the MPD anymore, but only permission from the MKN. However, in practice, legal protection guarantees for notaries are often ignored by law enforcement officials. One example of a case against a notarial deed being sued in court is the deed of binding sale and purchase agreement (PPJB) of land rights made by notary Eddy Dwi Pribadi, SH., Number: 2011/Not/2012, dated 5 November 2012 on a plot of land with a title certificate. Belongs to Number: 1788/Kel.Mariana, Measurement Letter dated 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Area: 668 M2, December 3 2010 at the Pontianak District Court. The formulation of the problem in this study is how is the legal protection of a Notary in relation to the deed of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) of Land Ownership Rights which causes disputes in the Court and the legal consequences of decisions handed down by the Court against the PPJB deed of Land Ownership Rights made Notary The purpose of this research is to reveal and analyze the legal protection of a notary in relation to the PPJB deed of land ownership rights which gave rise to a dispute in court and the legal consequences of a decision handed down by the court against the PPJB deed of land ownership rights made by a notary. Through a literature study using normative juridical methods, it can be concluded that the legal protection of a Notary in relation to the PPJB Deed of Land Ownership Number: 2011/Not/2012, November 5 2012 for a plot of land Certificate of Property Rights Number: 1788/Kel. Mariana, Measurement Letter dated 26/08/2009 No.00409/Kel. Mariana/2009, Area: 668 M2, December 3 2010 which gave rise to a dispute in court, in practice it has not been implemented by the Panel of Judges of the Pontianak District Court, this is evident from the absence of a request letter from the Pontianak District Court addressed to MKN to request approval for summons of Notary/PPAT Eddy Dwi Pribadi, SH., as the Defendant in the case. Legal consequences of Decision No. 138/Pdt.G/2018/PN.Ptk which states that the Plaintiffs' lawsuit cannot be accepted (Niet Onvankelijke verklaard), then the PPJB Deed of Land Ownership made by Notary Eddy Dwi Pribadi, SH., remains valid and has binding legal force against the parties in the PPJB.Keywords: Deed, Legal Protection, Notar