KEBERLAKUAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI JUS COGENS DALAM HUKUM NASIONAL INDIA BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA INDIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI NEGARANYA

Intan Nur Aini, A.A.A. Nanda Saraswati, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: intannurainii@student.ub.ac.id   ABSTRAK Pengungsi yang merupakan salah satu pergerakan manusia lintas batas negara seharusnya tidak diputus oleh pengadilan nasional suatu negara tanpa mengaplikasikan refugee law sebagai bahan pertimbangannya, utamanya bagi negara-negara yang belum memiliki instrumen hukum nasional khusus tentang pengungsi. Absennya prinsip non-refoulement yang merupakan prinsip terpenting refugee law dalam putusan Supreme Court India atas kasus Mohammad Salimullah & ANR. v Union of India & ORS. mengakibatkan 150 – 170 pengungsi Rohingya di Jammu terancam mengalami deportasi ke negara asal mereka, yakni Myanmar. Dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan menelaah putusan-putusan pengadilan yang ada sebelumnya, Peneliti menganalisis keberlakuan prinsip non-refoulement sebagai bagian dari jus cogens dalam hukum nasional Indonesia berkaitan dengan kewajiban negara India terhadap pengungsi Rohingya di negaranya. Sebagai bagian dari jus cogens, prinsip non-refoulement berlaku secara universal bagi seluruh negara di dunia, termasuk India, tanpa memandang apakah negara tersebut merupakan negara peserta konvensi internasional yang mengandung prinsip non-refoulement  atau tidak. Selain itu, prinsip non-refoulement juga telah diakui sebagai custom sebelum mendapatkan status sebagai jus cogens dan ditinjau dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya, prinsip non-refoulement terbukti diakui dan diterapkan dalam hukum nasional India. Hal ini semakin memperkuat kewajiban India untuk mematuhi prinsip tersebut dan Supreme Court dapat langsung mengaplikasikannya sebagai bahan pertimbangan tanpa memerlukan adanya inkorporasi atau transformasi. Oleh karena itu, putusan Supreme Court India atas kasus Mohammad Salimullah dinilai tidak sesuai dengan kewajiban negara India terhadap prinsip non-refoulement sebagai jus cogens maupun kewajiban internasional India yang lain terhadap pengungsi Rohingya di negaranya. Kata Kunci: Prinsip Non-Refoulement, Jus Cogens, Kewajiban Negara, India, Pengungsi Rohingya   ABSTRACT The cross-boundary crimes should not be judged within the scope of a national court without applying refugee law as the consideration, especially for countries with no instrument of national law concerning refugees. The absence of the non-refoulement principle as the vital principle of refugee law in the Supreme Court Decision of India over the case of Mohammad Salimullah & ANR. V Union of India & ORS has caused 150 to 170 Rohingya refugees in Jammu to face refoulement deporting them to Myanmar. With conceptual and statutory approaches and the technique of analyzing the previous court decisions, this research analyzes the non-refoulement principle as part of just cogens in the national law of Indonesia regarding the responsibility of India for Rohingya refugees in the country. As part of jus cogens, the non-refoulement principle applies universally to all countries worldwide, including India without questioning whether the state concerned is a member of an international convention that takes into account the refoulement principle. Moreover, this principle started to be recognized as custom before it gained its status as just cogens. As seen from earlier court decisions, the non-refoulement principle is recognized and applicable in national law in India. This condition strengthens the responsibility of India to comply with this principle, and Supreme Court could directly apply this as a matter of consideration without any transformation. Therefore, the Supreme Court Decision of India over the case of Mohammad Salimullah is deemed not relevant to the responsibility of India regarding the refoulement concept as jus cogens or as the international responsibility held by India for Rohingya refugees in the country. Keywords: non-refoulement principle, Jus Cogens, state responsibility, India, Rohingya refuge