Penegakkan Struktur Di Dalam Masyarakat Pers Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kebijakan Verifikasi Institusi Media Oleh Dewan Pers

Kebebasan pers pasca reformasi ditandai dengan lembaga pers dapat merayakan jaminan atas hak untuk bebas menginformasikan beritanya secara lisan dan tertulis. Tetapi di dalam suasana kebebasan pers, kepentingan-kepentingan pemilik modal dan politik mulai mewarnai arah pemberitaan media, menyebabkan meningkatnya berita yang mengandung hatespeech sampai penyebaran berita palsu. Berdasarkan kajian strukturasi, permasalahan pers adalah bagian dari realitas yang berhubungan dengan struktur dan agensi manusia. Di dalam teori strukturasi dapat dilihat bahwa adanya hubungan timbal balik antara agen dan struktur. Struktur berbentuk aturan-aturan yang di dalam penelitian ini adalah kebijakan verifikasi institusi media yang dilaksanakan oleh para agen yang berbentuk masyarakat pers yang dimobilasi dalam ruang dan waktu. Namun pelaksanaan kebijakan verifikasi institusi media oleh Dewan Pers mendapat beragam respon dari masyarakat pers. Salah satunya terlihat memberikan peluang yang lebih besar terhadap media bermodal besar untuk mendominasi industri media. Hal ini terkait dengan persyaratan verifikasi institusi media yang harus berbadan hukum dan memiliki modal minimal lima puluh juta rupiah. Melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis ini, peneliti mencari tahu bagaimana pelestarian kapitalisme di masyarakat pers dengan metode studi kasus perihal kebijakan verifikasi institusi media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pers dengan modal besar mendominasi industri media. Hal ini didukung dengan Dewan Pers sebagai pembuat kebijakan verifikasi industri media, membuat persyaratan verifikasi yang hanya bisa dipenuhi persyaratannya oleh lembaga pers yang memiliki modal besar dan berbadan hukum. Sedangkan lembaga pers yang tidak dapat memenuhi persyaratan verifikasi institusi media, tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum yang sama, karena lembaganya tidak terverifikasi Dewan Pers. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat pers bahwa kebijakan verifikasi institusi media lebih banyak menguntungkan lembaga pers bermodal besar. Oleh karena itu, ide evaluasi kebijakan verifikasi institusi media oleh Dewan Pers perlu dilaksanakan dan kesadaran untuk memberi pengakuan yang sama kepada lembaga-lembaga pers kecil namun menghasilkan produk jurnalistik yang baik. Termasuk lembaga pers komunitas