Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dilihat dari tugas kepolisian yang dilakukan oleh Polri, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Polri ini sangat luas sekali. Untuk itu, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menjalankan tugasnya tersebut. diskresi adalah suatu wewenang yang telah diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum polresta Banyumas melanggar hak asasi manusia atau tidak, serta untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian di wilayah hukum polresta Banyumas dalam penanganan aksi unjuk rasa. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa penggunaan diskresi dalam penanganan unjuk rasa oleh Polresta Banyumas, tidak dalam kategori melanggar hak asasi manusia (HAM), karena Polri adalah penegak hukum untuk menegakan aturan yang berlaku masih dalam ranah tahap-tahap penanganan unjuk rasa dengan pedoman penggunaan kekuatan sesuai Perkap nomor 1 tahun 2009 dan pelaksanaan diskresi tersebut juga dengan pertimbangan yang matang sehingga hukum dapat ditegakan dengan benar, serta penggunaan diskresi kepolisian oleh Polresta Banyumas dalam penanganan aksi unjuk rasa dapat dikatakan efektif karena dengan dilaksanakanya diskresi tersebut. Tujuan dan sasaran sesuai SOP penanganan unjuk rasa juga tercapai. Hambatan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian oleh Polresta Banyumas adalah hambatan terkait dengan Legal Structure dan Legal Culture