Peran Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan

Hegemoni birokrasi pemerintah terhadap warga yang pada akhirnya menjadikan pengelolaan pemerintahan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Idealnya birokrasi melakukan penataan administrasi kebijakan publik dan terlepas dari semua kepentingan politik. Salah satu harapan masyarakat yang sangat penting dengan adanya gerakan reformasi adalah perubahan mendasar dari segi paradigma, struktur, dan kultur penyelengaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Fakta dan fenomena dilapangan menunjukan kinerja aparatur birokrasi selama ini terkesan berbelit-belit, kurang mendapat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bentuk output Program Praktek Lapangan (magang) yang dilaksanakan selama satu bulan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan khususnya pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yakni menggunakan dasar-dasar teori-teori dan kebijakan hukum yang ada untuk memecahkan permasalahan penelitian dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Tujuan dari studi literature ini adalah untuk melihat sejauh mana reformasi birokrasi di Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kota Medan dapat meningkatkan pelayanan publik.  Hasil dari penelirian ini adalah birokrasi pemerintahan daerah belum berhasil mewujudkan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat untuk itu perlu adanya inovasi birokrasi dan peran KASN diberikan  kewenangan dalam hal menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian nasional