Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi(Public Participation in Renewable Energy Investment Policy in Indonesia: A Democratic Energy Perspective)

Terdapat hubungan yang sangat erat antara transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan, kebijakan investasi energi baru terbarukan, serta kelestarian lingkungan—ketiganya, melebur menjadi satu dalam suatu paradigma pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai melalui penerapan demokrasi energi yang sangat memerlukan dibukanya secara luas dimensi partisipasi publik. Hubungan itu dapat dilihat dari pandangan bahwa pengusahaan energi baru dan terbarukan tidak dapat dilepaskan dari adanya paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menuntut adanya transisi energi berbasis fosil menuju energi terbarukan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Namun demikian, pengusahaan energi baru dan terbarukan bukan berarti bebas dari kerusakan lingkungan, untuk itulah diperlukan adanya suatu gagasan yang dapat menyelesaikan hal tersebut, yaitu demokrasi energi. Gagasan demokrasi energi sendiri sangat berkaitan dengan partisipasi publik sebagai bagian penting dari demokratisasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik memegang peranan kunci dalam kebijakan investasi energi terbarukan dengan gagasan demokrasi energi untuk mengatasi dua sisi pengusahaan energi terbarukan. Selain itu hasil juga menunjukkan ketentuan partisipasi publik dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan masih belum cukup untuk membuka dimensi partisipasi publik seluas-luasnya. Karenanya, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan