PENERAPAN PASAL 170 KUHP PADA KASUS MAIN HAKIM SENDIRI (STUDI DI POLRES TULUNGAGUNG)

Mochamad Alvian Eka Wijaya, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan. MT. Haryono  No. 169 Malang e-mail: alvianekawijaya@gmail.com   ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu 1) Mengetahui penyidik di Polres Tulung Agung selalu menerapkan pasal 170 KUHP terhadap kasus tindak pidana main hakim sendiri dan 2) Mengetahui dasar pertimbangan yuridis jika terjadi perbedaan penggunaan pasal dalam penyidikan kasus tindak pidana main hakim sendiri. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris juga merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri di wilayah Polres Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya terjadinya kasus main hakim sendiri terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dalam hal ini: 1) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana 2) Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana 3) Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama 4) Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat dan 5) Faktor rendahnya tingkat pendidikan. Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain: 1) Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa 2) Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 3 langkah antara lain: pre-emptif, preventif dan represif. Dasar pertimbangan yuridis jika terjadi perbedaan penggunaan pasal dalam penyidikan kasus tindak pidana main hakim sendiri, yaitu main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana, maka terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Kata Kunci: Pasal 170 KUHP, Kasus Main Hakim Sendiri, Faktor Internal dan Faktor Eksternal   ABSTRACT This research aims to 1) investigate the implementation of Article 170 of the Penal Code by enquirers in the Sub-Regional Police of Tulungagung over the case of unauthorized persecution and 2) find out the basic juridical consideration made by judges regarding the inquiries into the case of unauthorized persecution. This research employed empirical-juridical methods regarding the application or implementation of in-action normative legal provisions in a legal event happening in society in terms of the enforcement of the law within the jurisdiction of the Sub-Regional Police Department in Tulungagung regarding the case concerned. The research results reveal that unauthorized persecution takes place due to the following two factors: distrust of law enforcers in dealing with criminals 2) anger at and feeling offended by the criminal 3) giving deterring effect 4) assumption that unauthorized persecution in society is considered common and 5) low education level. The external factors of unauthorized persecution involve 1) little attention from the police to unauthorized persecution committed by people and 2) slow responses of the police in dealing with criminal cases. The prevention of unauthorized persecution (eigenrechting) can take into account the following principles: pre-emptive, preventive, and repressive measures. The judge’s consideration implies that unauthorized persecution is considered a criminal offense, and the offenders concerned can be made liable for their conduct. Keywords: Article 170 of Penal Code, unauthorized persecution, internal and external factor