URGENSI PENGATURAN NORMA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL PEKERJA DI INDONESIA

Wiranto Mustamin, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: wirantomustamin@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta mendalami masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki lebih lanjut tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan mental pekerja karena perlindungan kesehatan mental pekerja belum diatur oleh undang-undang. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan mendesak akan regulasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan kesehatan mental pekerja dan konsep regulasi yang mengatur perlindungan kesehatan mental pekerja di Indonesia. Urgensi pengaturan ini disebabkan oleh dua hal sebagai berikut: pertama, aspek yuridis yang berimplikasi bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki kelemahan dan kekurangan serta belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan kesehatan mental bagi tenaga kerja dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. sektor. Kedua, alasan sosiologis menyiratkan bahwa kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik yang dapat membebani keluarga, masyarakat, dan pemerintah, serta merugikan ekonomi nasional dan global. Selain itu, kesehatan mental juga dapat mempengaruhi bottom line bisnis melalui penurunan produktivitas. Tanggung jawab ini dapat melalui dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 dengan menambahkan beberapa gangguan mental yang dialami pekerja seperti kecemasan, kelelahan kerja, dan depresi di samping faktor psikologis sebagai pemenuhan standar persyaratan K3 tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 hanya menyebutkan satu gangguan kesehatan jiwa seperti stres. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang dapat diikuti oleh semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.   ABSTRACT This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches and delved into the issue of security and health of workers. Specifically, this research further investigated the responsibilities of companies for the mental health of employees since the protection of the mental health of workers is not yet governed by any laws. Departing from the above issue, this research aims to investigate the urgent necessity of the regulation regarding corporate responsibilities for the protection of the mental health of employees and the concept of the regulation governing the protection of the mental health of employees in Indonesia. The urgency of this regulation is due to the following two reasons: first, the juridical aspect implies that the existence of the legislation still has weaknesses and drawbacks and there is no specific regulation regarding the protection of mental health for employees in the Law concerning the employment sector. Second, sociological reason implies that mental health affects physical health which could leave a burden on the family, people, and government, and it disadvantages both the national and global economy. Moreover, mental health could also affect the bottom line of businesses due to plummeting productivity. This responsibility could take into account the revision of the Regulation of the Minister of Labor Number 5 of 2018 by adding some mental disturbance experienced by workers such as anxiety, job burnout, and depression alongside the psychological factors as the fulfillment of the standards of requirements of safety and health at work. The Regulation of Minister of Labor Number 5 of 2018 only mentions one disturbance of mental health such as stress. This research is expected to give an opportunity which all parties could take part in to realize employee well-being. &nbsp