PERHITUNGAN KEBUTUBAN HUTAN KOTA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05/PRT/M/2008 (Studi Kasus : Kota Malang)

Perkembangan kota sebagai pusat pemukiman, industri dan perdagangan telah mengalami transformasi lingkungan fisik lahan. Transformasi lingkungan fisik lahan tersebut apabila tidak diimbangi dengan pertambahan hutan kota dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki kualitas udara adalah penyediaan Hutan Kota di perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan Hutan Kota berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum 05/PRT/M/2008 di Kota Malang. Studi ini menggambarkan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengetahui keseimbangan antara kebutuhan Hutan Kota dengan ketersediaan Hutan Kota di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang bertujuan untuk menentukkan jumlah sampel pada observasi lapangan. Metode untuk perhitungan kebutuhan luas Hutan Kota menggunakan Metode Gerarkis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Sedangkan untuk mengetahui luas hutan kota elcsisting dilakukan dengan metode digitalisasi menggunakan data citra World View-2 tahun 2015, dan luas hutan kota eksisting (luas lapangan) juga diperoleh dari Dinas Pertamanan. Berdasarkan basil analisis tersebut akan menjadi dasar kajian dalam menentukan dan membandingkan antara kebutuhan luas Rutan Kota basil citra World View-2 dengan luas Hutan Kota dari Dinas Pertamanan. Hasil analisis kebutuhan Hutan Kota di Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tahun 2016 adalah 2.558 ha, dilihat dari luas Hutan Kota eksisting dari citra World View-2 adalah 35,664 ha, maka kekurangan Hutan Kota yang harus dipenuhi Kota Malang adalah 2.522 ha Sedangkan luas Hutan Kota eksisting dari lapangan (Dinas Pertamanan) adalah 43,01 ha, maka kekurangan Hutan Kota yang harus dipenuhi Kota Malang adalah 2.524 ha. Dengan Demikian kebutuhan Hutan Kota di Kota Malang belum terpenuhi