PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN KORBAN

Berbagai kejahatan dilakukan setiap tahun di Indonesia, salah satunya adalah kekerasan seksual yang setiap tahun semakin meningkat. Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan sosial, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, penggunaan paksaan, ancaman dan pelecehan seksual oleh siapa pun. Dengan banyaknya kasus kejahatan yang ada di Indonesia maka tidak semua kasusnya dapat di selesaikan dengan cara litigasi, ada juga yang di selesaikan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara Restorative Justice. Pendekatan keadilan restoratif itu merupakan alternatif dari penyelesaian tindak pidana yang prosesnya menggunakan mediasi yang melibatkan korban dan pelaku serta keluarganya, dengan menekankan kembali ke dalam keadaan semula bagi pelaku maupun korban. Maka dari itu, penulis menemukan tiga permasalahan antara lain; Apakah Restorative Justice dapat dilakukan dan diterapkan terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual?, Bagaimana Perlindungan Hukum bagi korban Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? dan Upaya apa yang harus dilakukan jika korban menolak dilakukannya Restorative Justice dalam kasusnya?. Penelitian ini dilakukan dengan memakai Metode Penelitian deskriftif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan tentang Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidanan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Korban, melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menginventarisir bahan pustaka data tersebut kemudian diarsipkan untuk alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen dan data tersebut lebih di konkretkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Pelecehan Seksual termasuk kedalam Kekerasan Seksual yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang tidak dapat diterapkan dan dilakukan Restorative Justice dikarenakan efek dari pelecehan seksual sangat berjangka panjang dan menyebabkan kerusakan besar terhadap korban yang mempengaruhi Psikologis korban. Pelecehan Seksual memiliki banyak konsekuensi negatif baik secara fisik maupun mental. Pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dijadikan sebagai sarana penanganan karena gagal melindungi korban dan menimbulkan pemikiran atau anggapan bahwa apa yang dilakukan pelaku hanya dapat diselesaikan dengan ganti rugi. Kata Kunci: Restorative Justice, Pelecehan Seksual, Keadilan Korba