POLITIK HUKUM BIDANG PANGAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Negara Indonesia dalam upaya pembangunaan ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian hutan dituntut dapat menjalankan perannya menjadi pilar sekaligus dasar dari keberadaan hukum dan sekaligus penggerak hukum itu sendiri jangan sampai negara malah menjadi pusat masalah dari keberadaan hukum yang diciptakannya, sehingga pengaturan mengenai pangan menjadi tidak memiliki kepastian dan kejelasan. Dari permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: apakah politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Bagaimana konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum bidang pangan dan implementasinya sudah berhasil mewujudkan ketahanan pangan Indonesia adalah terdapatnya beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan guna menyempurnakan aturan yang ada. Penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 36, Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 132. Dilain sisi, Dilain sisi, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal; 1 dan Pasal 4. Implementasi yang dapat dilihat dari keberhasilan ketahanan pangan adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Banten yang telah ada peraturan daerahnya. Adanya Peraturan Daerah itulah yang menjadi inti keberhasilan adanya ketahanan pangan. Konsep yang tepat tentang politik hukum bidang pangan dan implementasinya yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia adalah dengan dengan adanya community development dan membanguan platform ketahanan pangan yang akan menjadikan penguatan database pangan yang komprehensif Kata Kunci: Politik Hukum, Implementasi, Ketahanan Panga