Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia Dan Tanggung Jawab Etis Terhadap Praktik Hukuman Mati: Suatu Kajian Filsafat Moral

Hukuman mati merupakan sebuah isu yang belum selesai di Indonesia. Disatu sisi eksekusi mati masih dilakukan dengan alasan memberikan efek jera kepada publik sehingga perbuatan kriminal dapat dicegah, disisi lain praktik hukuman mati melanggar universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki manusia sebagai berkat Tuhan yang paling tinggi sejak lahir. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi pustaka, penelitian ini menganalisis tanggung jawab etis Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terkait praktik hukuman mati di Indonesia serta menguraikan tinjauan filsafat moral tentang hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa PGI menjalankan tanggung jawab etis dalam menolak praktik hukuman mati di Indonesia secara berkelanjutan. Jika ditinjau dari pemikiran Samuel Moyn dan Frans Mangnis Suseno, sebagai sumber kajian filsafat moral dalam penelitian ini dipahami bahwa semangat penolakan praktik hukuman mati yang digaungkan PGI melalui surat terbuka kepada presiden dan advokasi terhadap terpidana mati, mewujudkan tanggung jawab moral dan penghormatan penegakan HAM yang berdasar pada pentingnya harkat dan martabat manusia (Human Dignity). Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dihubungkan dengan nilai dasar kekristenan yang memungkinkan kasih dan keadilan itu tercapai. HAM berlaku bagi setiap orang tanpa pengecualian, yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, hak itu tidak dapat dihilangkan atau diyatakan tidak berlaku oleh negara atau tidak diakui oleh negara, PGI sudah melakukan tindakan beretika yang terwujud lewat tanggung jawab etis dalam penolakan praktik hukuan mati di Indonesia