Perlindungan Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19

Meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia meningkat dengan sangat cepat dan banyak menelan korban. Salah satu yang sangat berdampak adalah dengan banyaknya pekerja yang terkena PHK oleh perusahan di tempat mereka bekerja. Oleh karena itu perlu adanya pelindungan hukum yang harus diberikan oleh pengusaha yang berupa hak-hak pekerja yang telah tertuang dalam peraturan Perundang-undangan berupa kompensasi dan hak pekerja yang lainnya. Pemerintah juga harus memberikan kontribusi berupa produk hukum dan program-program perlindungan kerja. PHK yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak dengan alasan Force Majeure/keadaan memaksa haruslah ditinjau lebih jauh dan teliti. Dengan keluarnya Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa dijadikan alasan atau penyebab utama perusahaan melakukan PHK, karena penulis berpendapat bahwa COVID-19 merupakan keadaan Force Majeure yang bersifat relatif yang dimana keadaan memaksa/Force Majeure relatif ini masih memungkinkan untuk tetap tejadinya prestasi antara perusahaan dengan pekerja meskipun adanya COVID- 19 agar terhindarnya PHK terhadap pekerja