Penegakan Hukum terhadap Kebiasaan Masyarakat Sumba Barat Membawa Katopo

Setiap suku bangsa dan etnis di Indonesia memiliki dan terikat secara kultural maupun sosial ekonomi atas aturan dan tatanan nilai tradisional yang mengacu kepada adat dan hukum adat dengan penselarasan hukum-hukum agama atau kepercayaan sebab hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat, hukum adat ada karena diciptakan oleh manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan alam dimana manusia tersebut tinggal. Bagi masyarakat adat Sumba Barat katopo jelas merupakan suatu keharusan dalam segala lingkup kehidupan adat Sumba Barat disana karena merupakan lambang kejantanan lelaki Sumba sebab bukan laki laki sejati Sumba jika tidak memiliki katopo atau parang, maka kepemilikan dan penggunaan katopo dalam setiap acara adat merupakan suatu keharusan bagi lelaki di Kabupaten Sumba Barat. Dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai untuk peruntukannya. Kebiasaan lelaki Sumba Barat membawa katopo saat bepergian di-luar lingkup adat merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, tetapi tidak dapat dilakukan penegakan hukum dikarenakan faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasaran serta faktor kebudayaan tidak mendukung. Kata Kunci : Katopo, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Kebiasaan masyarakat Sumba Barat, Penegakkan hukum