PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN SUMBAWA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di labuhan Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan ddokumentasi.  Hasil penelitian ini BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,  menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam pembentukan perdes antara lain: BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah yakni penyusunan atau pembentukan peraturan desa: 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa; 2)Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; 3)Pengundangan. Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran desa; 4)Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Sedangkan Faktor hambatan yakni: 1) Minimnya ilmu pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa di Desa Labuan Sumbawa rata-rata anggota BPD masing kurang pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa sehingga untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memiliki pengetahuan; 2) tunjangan anggaran yang didapat BPD terlalu sedikit sehingga dalam penyusunan peraturan desa tidak menjadi prioritas, akibat dari itu berpengaruh terhadap kinerja