PERANAN KEPALA DESA MARONGE DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KASUS INDIKASI TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana system perlindungan yang diberikan pemerintah di Desa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu Wawancara Langsung, Observasi serta dokumen melalui buku-buku, media internet dan lain-lain, data-data  tersebut didapatkan dari bahan hukum berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kasus indikasi Trafficking. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Peran Penting Kepala Desa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial; 2) Sistem perlindungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja; 3) Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan