PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peaturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh Negara kepada masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik merupakan disetiap instansi penyelenggara Negara, Koorperasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk pelayanan publik dan badan hukum lain semata-mata untuk pelayanan publik. Dalam hal ini Ombudsman memilikki peran penting dalam melakukan pengawasan penyelelnggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.Pokok permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari bagaimana peran lembaga Ombudsman dalam proses penyelsaian laporan masyarakat? Dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terkait instansi yang terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pelayanan dikantor Pertanahan Kota Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunkan metode Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan apa yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokuskan pada eksistensi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam melakukan tugasnya untuk menyelsaikan masalah laporan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik serta peran Ombudsman melakukan pengawasan didalam penyelelnggaraan pelayanan publik.dan proses penyelsaian Maladministrasi yang terjadi. Dalam hal ini Ombdsman memiliki peran dalam proses penyelsaian laporan masyarakat yaitu pada saat menerima dokumen maka keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan melakukan pengecekan data dan dokumen, selanjutnya dalam hal hasil pengecekan menunjukan sektor atau substansi yang dilaporkan telah sesuai dengan sektor yang ditangani dan bersifat mendesak karena menyangkut keadaan tertentu atau kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau hak hidup, maka keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan mengajukan kepada anggota Ombudsman pengampu/kepala perwakilan untuk menindaklanjuti dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), selanjutnya pada proses RCO tersebut, keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan dapat langsung melakukan tindak lanjut kepada para pihak terkait yang meliputi permintaan klarifikasi langsung, pemeriksaan lapangan, permintaan dokumen dan lain-lain