Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan temuan awal bahwa sulitnya pemohon Informasi Publik mendapatkan akses Informasi di Badan Publik, Standar layanan informasi publik tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Badan Publik kurang memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali. Peneliti ini memfokuskan masalah pada Kinerja Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi yang ada di wilayah Komisi Informasi Publik di Provinsi Bali.Melalui in...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi...
Informasi pembangunan merupakan sarana penting bagi pembangunan nasional untuk masyarakat kota dan d...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga mer...
ABSTRAK Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna inf...
Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan te...
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memper...
Sistem informasi publik sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan keterbukaan kepada masyarakat ba...
Keterbukaan informasi publik (KIP) pada saat ini merupakan suatu keniscayaan. Berdasarkan Undang-Und...
Salah satu produk regulasi dari paradigma keterbukaaninformasi adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun...
Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik tidak memperoleh jawaban dan/atau re...
Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibk...
Sinkronisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan Undang-Undang...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi...
Informasi pembangunan merupakan sarana penting bagi pembangunan nasional untuk masyarakat kota dan d...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga mer...
ABSTRAK Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna inf...
Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan te...
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memper...
Sistem informasi publik sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan keterbukaan kepada masyarakat ba...
Keterbukaan informasi publik (KIP) pada saat ini merupakan suatu keniscayaan. Berdasarkan Undang-Und...
Salah satu produk regulasi dari paradigma keterbukaaninformasi adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun...
Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik tidak memperoleh jawaban dan/atau re...
Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima...
Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai...
Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibk...
Sinkronisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan Undang-Undang...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana bagi...
Informasi pembangunan merupakan sarana penting bagi pembangunan nasional untuk masyarakat kota dan d...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...