PERTANGGUNGJAWABAN PT. BPRS (BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI’AH) DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH TERHADAP PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Akad musyarakah dengan sistem bagi hasil yang didesain dalam terjalinnya kebersamaan serta kemauan dalam menanggung resiko usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di bank, dan bank selaku pengelola dana serta masyarakat yang memerlukan dana yang dapat berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban BPRS terhadap pihak ketiga dalam suatu perjanjian musyarakah ketika nasabah meninggal dunia dan menganalisis tanggungjawab ahli waris terhadap kewajban pewaris dalam pekara putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Sesuai Fatwa DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 dinyatakan bahwa ganti  rugi (ta’widh) yang boleh dimintakan adalah ganti rugi riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau Al Furshah al Dhai’ah). Peranggungjawaban BPRS terhadap pihak ketiga maka BPRS meminta pertanggungjawaban dari nasabah sesuai DSN Nomor: 43/DSNMUI/VIII/2004 Ketentuan Umum pada poin 2 yaitu meminta ganti materiil kepada nasabah sesuai keputusan pengadilan tersebut. Maka sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) tentang ahli waris terhadap pewaris, dan Pasal 171 ayat (5) tantang hukum kewarisan, maka  ahli waris dari nasabah  memiliki kewajiban membayar utang kepada BPRS sesuai hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. &nbsp