Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II sejalan dengan teori pendekatan Implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai berikut: (1) Komunikasi: Komunikasi dalam hal ini adalah bentuk pengiriman verbal dan tertulis oleh pemerintah kepada target pelaksanaan program Asuransi Kesehatan Nasional di Puskesmas Denpasar Barat II sesuai dengan kebijakan peraturan presiden No. 12 tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. (2) Sumber Daya: Sumber Daya Manusia: Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa sumber daya manusia perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kompleksitas dalam layanan penerapan Asuransi Kesehatan. Sumber keuangan: Berdasarkan ...
Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tujuan jangka me...
Abstrak Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi (GERDARISTI) salah satu bentuk...
Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyara...
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di ...
Abstrak Instansi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan tujuan dalam bermasyara...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak, kendala, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam im...
Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ya...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi i...
Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Per...
AbstrakKesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.Kesehatan me...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Pemanfaatan R...
Muhammad Khairul Imam Anshorulloh, Tunggul Anshari S. N., Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Univer...
Permasalahan yang dihadapi bendega di Kabupaten Badung merupakan tanggung jawab seluruh komponen yan...
Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa telah diimpl...
Tingginya angka anak berkebutuhan khusus di Indonesia menuntut pemerintah untuk terus berupaya membe...
Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tujuan jangka me...
Abstrak Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi (GERDARISTI) salah satu bentuk...
Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyara...
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di ...
Abstrak Instansi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan tujuan dalam bermasyara...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak, kendala, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam im...
Pada sistem keuangan pemerintah yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ya...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi i...
Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Per...
AbstrakKesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.Kesehatan me...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Pemanfaatan R...
Muhammad Khairul Imam Anshorulloh, Tunggul Anshari S. N., Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Univer...
Permasalahan yang dihadapi bendega di Kabupaten Badung merupakan tanggung jawab seluruh komponen yan...
Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa telah diimpl...
Tingginya angka anak berkebutuhan khusus di Indonesia menuntut pemerintah untuk terus berupaya membe...
Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tujuan jangka me...
Abstrak Program Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi (GERDARISTI) salah satu bentuk...
Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyara...