PENUNDAAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS KESEHATAN DI INDONESIA: SEBUAH SCOPING REVIEW

Sejak pertama kali diimplementasikan, pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin meningkat setiap tahun. Saat ini hampir semua rumah sakit melayani pasien JKN. Namun demikian, proses pembayaran klaim JKN tidak berjalan dengan mulus serta sering terjadi penundaan pembayaran. Hal ini menyebabkan hambatan di rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah yang mayoritas pasiennya adalah pasien JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penundaan pembayaran klaim serta faktor-faktor apa yang terlibat dalam penundaan pembayaran klaim JKN oleh BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) di rumah sakit pemerintah. Studi ini dilakukan dengan metode scoping review dengan pedoman Arksey dan O’Malley. Studi dilakukan dengan mengikutsertakan publikasi dari tahun 2014 hingga 2022. Pencarian literatur dilakukan pada 3 database elektronik dan pencarian tambahan, menemukan sebanyak 530 studi. Sebanyak 35 studi dianalisis dalam penelitian ini, terdiri atas rumah sakit tipe A hingga D, milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Studi menemukan bahwa besar penundaan pembayaran klaim pasien JKN sekitar 2,5-47,7% per bulannya. Adapun beberapa faktor yang ditemukan erat hubungannya penundaan pembayaran klaim ini adalah kelengkapan administrasi, jumlah tenaga, kemampuan dan ketelitian koder, kelengkapan penulisan resume medis oleh dokter penanggung jawab pasien, komunikasi yang baik antara dokter penanggung jawab pasien dan koder, pemanfaatan verifikator internal, dukungan sarana dan prasarana serta adanya standar prosedur operasional