The design of internal party dispute arrangements has actually been regulated in Law Number 2 of 2011 concerningg political parties, this rule is a middle way to create regulation that can resolve internal dispute probmlems within political parties. It is hoped that this presence will be able to solve all problems within political parties that have legal certainty. There are saveral legal mechanisment disputes, including though political party courts, general courts and state administrative courts. This research Method uses normative juridical cocepts with statutory, case and conseptual approches. As for this study, researchers us sources of lega; materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal...
Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, d...
ABSTRAK Terdapat korelasi antara praktik demokratisasi internal partai politik dengan proses demo...
This paper aims to reveal the granting of authority to the people in the mechanism of dissolution of...
The purpose of this study was to analyze the existence of political party courts in resolving intern...
Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU N...
This study discusses the Dispute Parties in Indonesia, that is the arrangement of Law and Dispute Re...
In its development, political parties as organizations are always faced with a conflict that often...
Abstract According to Law Number 2 of 2011, “Any internal conflict inherent a political party, is re...
According to Law Number 2 of 2011, “Any internal conflict inherent a political party, is resolved by...
Perselisihan partai politik merupakan persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Undang-Undang Nomor 2 ...
Perselisihan internal partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai poli...
Paradigma baru terhadap kelembagaan partai politik perlu dikembangkan seiring dengan menguatnya kons...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai pol...
Partai Politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam negara demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar...
ABSTRAK Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif sebagai suatu sarana untuk mewujudkan ked...
Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, d...
ABSTRAK Terdapat korelasi antara praktik demokratisasi internal partai politik dengan proses demo...
This paper aims to reveal the granting of authority to the people in the mechanism of dissolution of...
The purpose of this study was to analyze the existence of political party courts in resolving intern...
Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU N...
This study discusses the Dispute Parties in Indonesia, that is the arrangement of Law and Dispute Re...
In its development, political parties as organizations are always faced with a conflict that often...
Abstract According to Law Number 2 of 2011, “Any internal conflict inherent a political party, is re...
According to Law Number 2 of 2011, “Any internal conflict inherent a political party, is resolved by...
Perselisihan partai politik merupakan persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Undang-Undang Nomor 2 ...
Perselisihan internal partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai poli...
Paradigma baru terhadap kelembagaan partai politik perlu dikembangkan seiring dengan menguatnya kons...
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai pol...
Partai Politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam negara demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar...
ABSTRAK Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif sebagai suatu sarana untuk mewujudkan ked...
Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, d...
ABSTRAK Terdapat korelasi antara praktik demokratisasi internal partai politik dengan proses demo...
This paper aims to reveal the granting of authority to the people in the mechanism of dissolution of...