Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan yang dapat diancam dengan pidana. Tindak pidana ini diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali tersebut, ketentuan yang semestinya diutamakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tetapi secara praktik seringkali terjadi pengesampingan asas lex specialis oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana p...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyataka...
Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, selain itu diatur juga dalam Undang-Un...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa syarat untuk ditetapkannya tersangka ...
Abstrak Upaya penangan perkara diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu golongan minoritas harus di...
Kejahatan yang sering melibatkan anak di bawah umur sebagai korban adalah kejahatan kekerasan pelece...
Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, aparat penega...
Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pida...
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai perkara tindak pidana peredaran ma...
Penelitian ini berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Undang Undang No 22 Tahun 200...
Kedudukan asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) saat ini hanya terdapat di dalam P...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai setiap orang yang menggunakan a...
Abstrak : dilatarbelakangi karena banyaknya kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Mu...
Skripsi yang berjudul “PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEG...
Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan persetubuhan dengan cara pak...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana p...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyataka...
Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, selain itu diatur juga dalam Undang-Un...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa syarat untuk ditetapkannya tersangka ...
Abstrak Upaya penangan perkara diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu golongan minoritas harus di...
Kejahatan yang sering melibatkan anak di bawah umur sebagai korban adalah kejahatan kekerasan pelece...
Demi terwujudnya kepastian hukum materiil yang mengatur mengenai pelaku tindak pidana, aparat penega...
Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pida...
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/ Pid.B/ 2012/ PN.KBM mengenai perkara tindak pidana peredaran ma...
Penelitian ini berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Undang Undang No 22 Tahun 200...
Kedudukan asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) saat ini hanya terdapat di dalam P...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai setiap orang yang menggunakan a...
Abstrak : dilatarbelakangi karena banyaknya kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Mu...
Skripsi yang berjudul “PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEG...
Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan persetubuhan dengan cara pak...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana p...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyataka...
Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, selain itu diatur juga dalam Undang-Un...