PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PUBLIK ATAS KEBIJAKAN BURSA EFEK INDONESIA AKIBAT SUSPENSI SAHAM PT GARUDA INDONESIA,Tbk

ABSTRAK Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat karena pengaruh dari peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di dunia. Selain sebagai pendanaan usaha, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar modal juga semakin berkembang pesat dan banyak masyarakat Indonesia saat, namun dalam setiap perusahaan di pasar modal banyak yang terdampak suspensi, suspensi sendiri merupakan pengentian aktivitas saham sementara artinya saham tersebut tidak bisa diperjual belikan. Namun Bei menjamin investor dapat menjual sahamnya di pasar Modal. Kurangnya jaminan hukum mengenai pengembalian dana yang seharusnya hal tersebut terjadi berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 dan banyaknya perbedaan beberapa masalah dengan aturan yang ada membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pasar negosiasi pada suspensi Bei pada Garuda dan jaminan perlindungan Investor pada Pasar negosiasi akibat suspensi Bei pada Garuda. Garuda sendiri memiliki masalah alasan Garuda di suspensi adalah karena kurang terlaksananya keterbukaan informasi kepada investor maupun publik dan juga memiliki utang serta laporan keuangan yang negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya mengkaji ketentuan hukum dalam artian merupakan sebuah metode yang nyata dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penilitian ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan data tentang keadaan tertentu. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan hukum investor pasar negosiasi pada suspensi? Garuda kurang kuatnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum investor karena dari Garuda sendiri tidak ada menjelaskan mengenai kepastian pengembalian dana investor. Mengenai pelaksanaan pasar negosiasi tersebut Garuda mengacu kepada hasil keputusan rups, yang dimana rups sendiri dilaksanakan setelah keputusan pkpu garuda selesai. Hal ini membuat investor minoritas hanya bisa berharap dan bisa menunggu garuda dapat relisting kembali membuat mereka bisa menjual saham mereka kembali, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan good corporate Governance dan prinsip pasar modal yang dimana menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi baik kepada investor maupun kepada masyarakat. 2. Akibat tidak telaksananya pasar negosiasi di GIAA terhadap investor di pasar modal, transaksi penambahan modal dengan right issue? dan tanpa right issue dan pengembalian dana pemerintah, maka pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam right issue dan dapat dirugikan dengan maksimum sebesar 72% dan pemegang saham yang mendapatkan right issue hanya pemegang saham yang mempunyai nilai saham 10,000,000 saham, dapat kita simpulkan bahwa GIAA saat ini terfokus kepada reskturukrisasi perusahaan dan pelaksanaan right issue sebagai penambahan modal pada GIAA namun, jika ditinjau dari tempo tanggal utang tersebut artinya masih tidak terdapat kepastian mengenai pengembalian dana terhadap investor minoritas dan masih tidak terlaksananya keterbukaan informasi atau asas transparency sebagai salah satu pelangaran mana hal tersebut harus dilaksanakan dan diatur Pasal 2 huruf a pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 86 Ayat 1 tentang Pasar Moda