BIROKRASI DAN OTORITAS TRADISIONAL MINANGKABAU DALAM RENCANA PEMEKARAN NAGARI SUNGAI KUNYIT KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN

Wilayah Nagari Sungai Kunyit yang sangat luas menjadi kendala utama dalam mengupayakan pelayanan prima dan pemerataan pembangunan. Pemerintah dan masyarakat jorong yang terdampak merencanakan pemekaran Nagari Sungai Kunyit sebagai upaya dalam mengatasinya. Kasus rencana pemekaran Nagari Sungai Kunyit berlanjut memunculkan pandangan yang berbeda antara birokrasi pemerintah dan otoritas tradisional Minangkabau. Pemerintah setuju Nagari Sungai Kunyit dimekarkan sedangkan para pemangku adat melalui KAN menolak pemekaran nagari. Untuk menjawab kasus pemekaran di Nagari Sungai Kunyit peneliti merumuskan pertanyaan penelitian “Mengapa pemekaran Nagari Sungai Kunyit terhambat ?”. Penjelasan yang dicari yaitu alasan pemerintah mengajukan pemekaran Nagari Sungai Kunyit dan alasan otoritas tradisional Minangkabau menolak pemekaran nagari. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi Manan (1995). Dalam upaya mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini unit analisisnya individu dan kelompok yang terlibat dalam rencana Pemekaran Nagari Sungai Kunyit. Adapun hasil penelitian ini, pertama dinamika perkembangan Nagari Sungai Kunyit dari zaman pemerintahan desa sampai pemekaran nagari tahun 2007 telah membuat hubungan adat dengan nagari yang telah mekar merenggang dan mempersempit otoritas tradisional Minangkabau di Nagari Sungai Kunyit. Kedua kronologis pemekaran Nagari Sungai Kunyit terkini dari tahun 2015 – 2021. Ketiga alasan pemerintahan nagari mengajukan pemekaran diantaranya untuk mengupayakan dana desa, menjangkau pelayanan masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan. Keempat dominasi otoritas tradisional Minangkabau Nagari Sungai Kunyit yang cendrung menganut kelarasan Koto Piliang menghambat dan menolak pemekaran nagari. Hal itu ditunjukan dengan keputusan mutlak raja adat/alam yaitu Tantua Rajo Sailan menolak pemekaran. Selain itu alasan yang otoritas tradisional Minangkabau menolak pemekaran nagari diantaranya dikhawatirkan merubah kemapanan tradisi, adat, nilai, dan pengelolaan tanah plasma milik suku menjadi pemicu konflik masyarakat adat