Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua Bogor)

Fenomena kawin kontrak di Cisarua, Jawa Barat diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kontrak bertentangan dengan syarat sah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian bahwa syarat-syarat obyektif berkaitan dengan sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Perjanjian batal demi hukum jika tidak ada kontrak objektif yang memenuhi syarat. Hukum Islam pada mulanya membenarkan praktek nikah mut'ah, namun karena akad nikah yang lebih negatif, maka Allah SWT mengharamkan akad nikah sampai hari kiamat. Hal ini dibuktikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan kawin kontrak, bagaimana substansi dan isi perkawinan kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan bagaimana akibat hukum perkawinan kontrak terhadap perkawinan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Type penelitian adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kawin kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan dalam perspektif hukum Islam pun kawin kontrak merupakan perkawinan yang diharamkan. Kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Akibat hukum kawin kontrak terhadap istri akan dianggap sebagai sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan tidak berhak atas harta terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Kata Kunci: Kawin Kontrak, Asas Kebebasan Berkontrak, Hukum Isla