PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL SERENTAK

PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL SERENTAK (Fadhli al Husaini, 1820112030, Magister Hukum Universitas Andalas, 145 halaman, Tahun 2022) ABSTRAK Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menerangkan “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan dalam Pasal 6A ayat (2) menyebutkan subjek hukum yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik/gabungan partai politik. Mekanisme terkini pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga berisi tentang sistem penyelenggaraan pemilu. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut memberikan syarat pada partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden wakil presiden adalah yang memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara pemilu DPR nasional yang kemudian dikenal dengan presidential threshold. Keberadaan norma presidential threshold tersebut memberi konsekuensi bahwa tidak serta-merta partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah 1. Apa hakikat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 2. Kenapa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) diatur dan diterapkan dalam pemilu nasional serentak 3. Bagaimana konstitusionalitas norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu nasional serentak. Penulis menggunakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tentang norma presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disimpulkan bahwa norma tersebut merupakan norma yang bermasalah secara konstitusional karena mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu dalam Pasal 6A ayat (2) dan melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) tentang persamaan dihadapan hukum dan jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Norma presidential threshold tersebut juga tidak memiliki rasionalitas dan relevansi dalam penerapannya pada pemilihan umum yang diselenggarakan serentak. Penerapan dan penormaan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga bertolak belakang dengan semangat pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan alasan/tujuan untuk membangun pemerintahan yang berkesinambungan dalam sistem pemerintahan presidensial yang stabil, efektif dan kuat. Kata Kunci: Ambang Batas, Presiden, Pemilihan Umu