Tanggung Jawab Pembayaran Hutang Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit

Perpajakan memegang peran yang krusial dalam pembangunan dan pemerintahan pada suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun begitu bukan berarti sistem perpajakan dapat semena-mena diterapkan karena pada prinsipnya perpajakan adalah oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian pula dalam kepailitan yang mana kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme yang tidak hanya digunakan agar kreditor-kreditor dapat mempertahankan haknya namun juga melindungi debitor dari tagihan yang semena-mena. Begitupula dalam hal kantor Pajak terlambat menagihkan pajak dalam kepailitan, secara tidak langsung hal ini merugikan karena hutang Pajak kemungkinan besar menjadi tidak terbayarkan. Namun demikian Dalam kasus PT UCI pajak ditagihkan kepada Direksi setelah kepailitan berakhir yang mana hal ini bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas maupun Kepailitan Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti bagaimana tanggung jawab Pajak dapat dijalankan kepada Wajib Pajak Badan yang telah dinyatakan pailit. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan akan melakukan penelitian normatif yaitu studi secara konseptual terhadap literatur hukum dan putusan mahkamah konstitusi pengujian undang-undang pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan. Setelah meninjau dan menganalisis putusan mahkamah konstitusi tersebut ditemukan bahwasannya konsep pertanggungjawaban yang berbeda yang dianut antara Perseroan Terbatas, dan Kepailitan pada dasarnya hanya memproteksi Direksi terhadap hutang Pajak pada saat kepailitan terjadi. Hal ini karena mekanisme penanggungan Pajak menempatkan Direksi secara otomatis telah lalai sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi