Tindakan Menempati Rumah Tanpa Hak Ditinjau Berdasarkan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia sebagai hukum publik diatur pada KUHP. Dalam KUHP merupakan aturan yang bersifat umum mengenai aturan terhadap tindak pidana di Indonesia, oleh sebab itu menjadi pedoman terhadap aturan-aturan tindak pidana yang bersifat khusus. Salah contohnya adalah UU Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan aturan yang bersifat khusus dan terhadap tindak pidananya akan merujuk pada aturan tersebut sebagai aturan khusus dan apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka akan merujuk pada KUHP. Penerapan hukum mengenai kejahatan pada bidang pertanahan dan perumahan pada prakteknya terdapat ketidaktepatan penerapan hukum. Hal tersebut bukan disebabkan dari undang-undang melainkan terhadap penerapan hukum oleh para penegak hukum dan perkembangan kejahatan yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan perubahan pula terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia