Akibat Hukum Dilanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Sertipikat Hak Guna Usaha Yang Sedang Proses Perpanjangan (Studi Putusan Ptun No. 212/G/2020/PTUN-MDN)

AbstrakPutusan Nomor 212/G/2020/PTUN-MDN menceritakan sengketa antara PT. Sri Rahayu Agung (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat) dan Narman Purba (Tergugat Intervensi II). Objek sengketa adalah SHM No. 145 Desa Kotarih Baru, tanggal 31 Desember 2016 An. Narman Purba dengan Surat Ukur No.46/Kotarih Baru/2016 tertanggal 30 Desember 2016 seluas 16.880 M². Isi gugatan menyebutkan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas seluas 2092,92 Ha yang terletak di Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kab. Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang, sebagaimana disebut dalam SHGU No. 2 Desa Kotarih Baru tanggal 13 Desember 1993 An. PT, Sri Rahayu Agung dengan Surat Ukur No. 3183/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993. SHGU tersebut sedang dalam proses perpanjangan. Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat menetapkan batas-batas bidang tanah tidak memperhatikan batas-batas yang telah terdaftar termasuk milik penggugat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga terjadi tumpang tindih, lalu tidak diumumkannya data fisik dan data yuridis dari objek sengketa; dan juga berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar AUPB, yaitu asas kecermatan yang mana Tergugat seharusnya cermat dalam memeriksa data-data yang ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada pada wilayah hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kenapa SHM bisa terbit di atas SHGU yang sedang dalam proses perpanjangan, bagaimana akibat hukum dilanggarnya AUPB dalam penerbitan SHM di atas SHGU yang sedang dalam proses perpanjangan, bagaimana tanggung jawab Kantah Sergai sebagaimana Putusan No. 212/G/2020/PTUN-MDN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data secara penelitian kepustakaan dan alat pengumpulan data ialah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan metode kualitatif. Terbitnya SHM Nomor 145/ Desa Kotarih Baru An. Narman Purba tanggal 31 Desember 2016 di atas SHGU No. 2 tanggal 13 Desember 1993 yang sedang dalam proses perpanjangan karena Kantah Sergai dalam menetapkan batas-batas bidang tanah tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar termasuk milik PT. SRA, dan Tergugat tidak memeriksa secara cermat data-data yang ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada di wilayah hukumnya. Akibat hukum dilanggarnya AUPB dalam penerbitan SHM akan timbul terhadap 2 (dua) unsur yakni, (1) dapat dibatalkannya SHM yang diterbitkan, lalu (2) Kepala Kantah Sergai dapat diberi sanksi administrasi ringan. Tanggung jawab Kantor Pertanahan Serdang Bedagai adalah mencabut SHM Nomor 145/ Desa Kotarih Baru An. Narman Purba tanggal 31 Desember 2016 karena melakukan pelanggaran AUPB khususnya asas kecermatan, berdasarkan perintah pengadilan yakni Putusan No. 212/G/2020/PTUN-MDN. Kata Kunci: Akibat hukum, AUPB, SHM terbit di atas SHGU perpanjangan AbstractDecision Number 212/G/2020/PTUN-MDN tells of a dispute between PT. Sri Rahayu Agung (Plaintiff) against the Head of the Serdang Bedagai District Land Office (Defendant) and Narman Purba (Defendant Intervention II). The object of the dispute is SHM No. 145 Kotarih Baru Village, 31 December 2016 An. Narman Purba with Measurement Letter No.46/Kotarih Baru/2016 dated 30 December 2016 with an area of 16,880 M². The contents of the lawsuit state that the plaintiff is the legal owner of an area of 2092.92 hectares located in Kotarih Baru Village, Kotarih District, Kab. Serdang Bedagai formerly Deli Serdang, as stated in SHGU No. 2 Kotarih Baru Village on December 13, 1993 An. PT, Sri Rahayu Agung with Measurement Letter No. 3183/11/1993 dated 22 November 1993. The SHGU is in the process of being extended. The court is of the opinion that the Defendant determined the boundaries of the land parcels without taking into account the boundaries that had been registered including the plaintiff's property in publishing the object of the dispute resulting in overlapping, then the physical data and juridical data of the object of the dispute were not announced; and also argues that the Defendant in issuing the object of the dispute has violated the AUPB, namely the principle of accuracy in which the Defendant should be careful in examining the data available to him regarding land parcels within his jurisdiction. The problem in this research is why SHM can be issued on top of SHGU which is in the process of being extended, what are the legal consequences of AUPB being violated in issuing SHM on top of SHGU which is in the process of being extended, what are the responsibilities of Kantah Sergai as in Decision No. 212/G/2020/PTUN-MDN. The type of research used is normative legal research which is descriptive analysis in nature. Source of data used is secondary data. Data collection techniques are library research and data collection tools are document studies and interviews. Data analysis used qualitative methods. The issuance of SHM Number 145/ Desa Kotarih Baru An. Narman Purba dated December 31, 2016 above SHGU No. 2 dated December 13, 1993 which is in the process of being extended because Kantah Sergai in determining the boundaries of land parcels did not pay attention to the boundaries of land parcels that had been registered, including those owned by PT. SRA, and the Defendant did not carefully examine the data they had regarding land parcels within their jurisdiction. The legal consequences of violating AUPB in the issuance of SHM will arise from 2 (two) elements, namely, (1) the issuance of SHM can be canceled, then (2) the Head of Kantah Sergai can be given a mild administrative sanction. The responsibility of the Serdang Bedagai Land Office is to revoke SHM Number 145/ Desa Kotarih Baru An. Narman Purba dated December 31 2016 for violating the AUPB, especially the principle of accuracy, based on a court order namely Decision No. 212/G/2020/PTUN-MDN.Keywords: Legal consequences, AUPB, SHM issued above the extended SHG