Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instantsi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal tersebut di harapkan penyelenggara tender untuk mendapatkan tarif barang atau jasa yang lebih rendah mungkin, namun dengan kapasitas sebaik mungkin.Tender dalam hukum persaingan usaha suatu aktivitas menjual barang atau jasa yang melibatkan penyelenggara lelang atau tender, kemudian disertakan oleh beberapa vendor/penyedia yang saling “mengadu” harga penawaran satu sama lain. Penyelenggaran tender pengadaaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari adanya persengkokolan, justru hal tersebut mengakibatkan persaingan yang tidak sehat sehingga berbenturan dengan keadilan sosial. Selain itu dapat merugikan staf pelaksana tender oleh pihak d...
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Proses...
Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui p...
Persekongkolan Tt.!nder menurut Pasal 22 UU NO.5 Th. 1999 harus memenuhi unsur-unsur antara lain: a...
Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instantsi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal ...
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses terder ada kecend...
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses terder ada kecend...
Penegakan hukum pada persekongkolan tender merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakuka...
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persain...
Conspiracy tender an action collusive which can reduce the transparency and honesty among the partic...
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai meto...
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persain...
Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mem...
Tujuan dilaksanakannya tender pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah yaitu untuk memberikankesemp...
Tender alat kesehatan merupakan salah satu kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Mu...
ABSTRAK Praktek kecurangan di dalam proses tender dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemeri...
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Proses...
Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui p...
Persekongkolan Tt.!nder menurut Pasal 22 UU NO.5 Th. 1999 harus memenuhi unsur-unsur antara lain: a...
Pemasokan barang/jasa pada proyek sebuah instantsi pemerintahan sering memintasi proses tender. Hal ...
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses terder ada kecend...
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses terder ada kecend...
Penegakan hukum pada persekongkolan tender merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakuka...
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persain...
Conspiracy tender an action collusive which can reduce the transparency and honesty among the partic...
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai meto...
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persain...
Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mem...
Tujuan dilaksanakannya tender pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah yaitu untuk memberikankesemp...
Tender alat kesehatan merupakan salah satu kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Mu...
ABSTRAK Praktek kecurangan di dalam proses tender dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemeri...
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasikan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Proses...
Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui p...
Persekongkolan Tt.!nder menurut Pasal 22 UU NO.5 Th. 1999 harus memenuhi unsur-unsur antara lain: a...