Implementasi Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Bandung

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan menyebutkan bahwa syarat penerima bantuan hukum di Posbakum Pengadilan adalah mereka yang memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau surat keterangan lainnya. Akan tetapi ditemukan fakta bahwa banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati menikmati layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Bandung meskipun membawa persyaratan tersebut. Hal ini bertolak belakang dari lahirnya PERMA dan UU Bantuan Hukum. Fenomena ini bisa saja menghasilkan aturan baru tentang Posbakum di Pengadilan Agama, karena mengingat kompleksnya masalah hukum yang dialami masyarakat. Selain itu, belum ada aturan khusus tentang syarat pendampingan hukum di Pobskum Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang pemahaman Petugas Posbakum dan Aparatur Pengadilan Agama Bandung akan “makna tidak mampu” sebagaimana yang tercantum di dalam PERMA; juga menganalisis dan mendeskripsikan tentang prosedur, bentuk dan jam layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Bandung; terakhir adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang alasan-alasan Petugas Posbakum dan Aparatur Pengadilan Agama Bandung menerima seluruh masyarakat untuk dilayani di Posbakum Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia dan Efektfitas Penegakan Hukum. Teori ini hadir untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak dasar sesuai dengan asas equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang integrasi kemudian jenis data yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut berlaku dilapangan berdasarkan pada pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian; (1) Pemahaman Petugas Posbakum dan Aparatur Pengadilan Agama Bandung secara umum memahami kata tidak mampu adalah tidak mampu secara ekonomi dan pengetahuan; (2) Prosedur yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Bandung telah mengikuti sebagaimana yang ada di dalam PERMA No 1 Tahun 2014, kemudian bentuk layanan atau jenis layanan yang diberikan tidak semuanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PERMA yaitu dengan melewatkan pemberian daftar Organisasi Bantuan Hukum, Jam Layana Bantuan Hukum sendiri mengikuti jam layana di Kantor Pengadilan Agama; (3) alasan yang ditemukan mengenai pemberian layanan bantuan hukum bagi siapa saja yang mendatangi Posbakum adalah demi keefektivitasan bantuan hukum itu sendiri di Posbakum Pengadilan Agama Bandung